Saya punya pertanyaan bodoh.

Kalau pajak adalah uang rakyat, kenapa rakyat paling sering dilibatkan ketika sudah waktunya membayar?

Karena pajak itu kewajiban. Bukan voting.

Negara tidak mungkin setiap mau menarik pajak bertanya: “Setuju gak?”

Bukan begitu maksudnya. Saya tidak bilang setiap orang harus memilih apakah mau bayar pajak atau tidak.

Yang saya tanyakan: Apakah wajib pajak punya ruang suara mengenai bagaimana sistem pajak dirancang, bagaimana uangnya dialokasikan, dan apa hasil akhirnya? Bayar iya. Bersuara? Belum tentu.

Tapi kan ada DPR. Ada pemilu. Ada APBN. Ada pembahasan anggaran. Ada audit. Ada laporan keuangan. Demokrasi sudah berjalan.

Ya. Tapi coba bayangkan saya bayar pajak. Saya ingin tahu: uang saya akhirnya membiayai apa? Bukan cuma “penerimaan negara sekian triliun.”

Berapa yang kembali ke daerah saya? Berapa untuk jalan, sekolah, puskesmas, drainase, bantuan?

Nah. Ini yang menarik. Transparansi sering berhenti di angka besar. Triliunan. Miliar. Persentase. Pertumbuhan. Defisit. Transfer ke daerah. Semua terlihat.

Tapi warga tidak selalu bisa melihat: “Rp X miliar ini akhirnya mengerjakan apa di kelurahan saya?”

Indonesia sebenarnya sudah punya Coretax. Digitalisasi pajak. Data makin terintegrasi. Administrasi makin modern.

Tapi kenapa digitalisasi pembayaran pajak tidak otomatis berarti digitalisasi hak warga untuk mengetahui penggunaan pajak?

Waduh. “Negara berutang penjelasan.” Kalimatnya agak berbahaya.

[Anonim: KTP Kehujanan]: “Bukan utang uang. Utang akuntabilitas.”

Saya ingin Ruang Suara Wajib Pajak.

Bukan berarti setiap orang menjadi Menteri Keuangan. Tapi ada ruang formal untuk: bertanya, memberi masukan, mengkritik, mengusulkan, melihat data, dan mengetahui respons pemerintah.

GEO-TAGGING FISKAL MAPS:

Buka peta → Klik kelurahan → Muncul: Jalan A (Rp2,3M), Drainase B (Rp800jt), Posyandu C (Rp350jt). Ada status: Rencana, Berjalan, Selesai, Hasil, Audit, dan Komentar Warga.

“Bukan membuka siapa bayar berapa. Tetapi membuka jejak publik uang publik.”

Di AS (proposed rules & public comments) dan Australia (Treasury consultation portal), ada prinsip menarik: kebijakan tidak selalu dianggap selesai ketika pemerintah selesai menulisnya. Ada ruang untuk berhadapan dengan argumen publik.

Angka makro menjawab: berapa besar?

Transparansi mikro harus menjawab: di mana? untuk apa? siapa yang menerima manfaat? sudah jadi atau belum? dan apa hasilnya?

Mungkin masalah terbesar pajak bukan ketika orang tidak mau membayar. Masalah yang lebih berbahaya adalah ketika orang membayar, tetapi tidak merasa menjadi bagian dari keputusan tentang ke mana uang itu pergi.

Transparansi yang sesungguhnya terjadi ketika warga biasa benar-benar mampu menemukan, memahami, mempertanyakan, dan menghubungkan data itu dengan kehidupan di depan rumahnya. Dan kalau itu belum terjadi, mungkin kita belum kekurangan data. Kita sedang kekurangan suara.